Use energy wisely to reduce cost, energy consumption and emission

Sejak 11 Februari 2025, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menjalankan konservasi energi melalui manajemen energi di gedung dan fasilitas yang mereka kelola. Dasarnya Permen ESDM 3/2025. Berbeda dengan swasta, kewajiban ini tidak memakai ambang konsumsi energi: yang menentukan adalah status gedungnya.

Gedung Mana yang Wajib?

Sarana dan prasarana pemerintah masuk lingkup kewajiban jika memenuhi salah satu kriteria ini (Pasal 3–4):

  • dimiliki atau dikuasai negara/daerah,
  • dibiayai APBN atau APBD, atau
  • dipakai khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Pimpinan instansi atau sekretaris daerah lalu mengidentifikasi fasilitas mana saja yang masuk lingkup manajemen energi (Pasal 5). Cakupannya bukan cuma kantor: aturan ini juga menyebut penerangan jalan umum, lampu taman, papan reklame, dan kendaraan dinas sebagai pos anggaran konservasi energi (Pasal 26).

4 Kewajiban Manajemen Energi

Kewajiban Ketentuan Pasal
Membentuk tim dan manajer energi Ditunjuk menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota lewat pejabatnya. Ketua dan wakil ketua tim wajib bersertifikat kompetensi manajemen energi Pasal 7
Menyusun program efisiensi energi Rencana kegiatan, jenis dan konsumsi energi, peralatan hemat energi, langkah efisiensi, kinerja energi Pasal 14
Audit energi berkala Paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun, minimal pada 1 peralatan pengguna energi signifikan, oleh auditor bersertifikat (auditor internal diutamakan) Pasal 15
Menjalankan rekomendasi audit Paling lambat 3 tahun sejak audit selesai Pasal 18

Di gedung perkantoran, peralatan dengan konsumsi energi terbesar biasanya sistem pendingin udara (AC), jadi umumnya audit dimulai dari sana.

Rekomendasi hasil audit dikelompokkan menurut biayanya (Pasal 17): tanpa biaya, biaya rendah (balik modal di bawah 2 tahun), biaya menengah (2–4 tahun), dan biaya tinggi (di atas 4 tahun). Pengelompokan ini memudahkan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Laporan: Setiap Tahun, Paling Lambat 30 Juni

Hasil konservasi energi dilaporkan 1 kali setahun secara elektronik, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya (Pasal 27). Alurnya:

  1. Bupati/wali kota melapor ke gubernur.
  2. Gubernur melapor ke Menteri ESDM untuk provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
  3. Pimpinan kementerian/lembaga melapor langsung ke Menteri ESDM.

Hasil evaluasinya diteruskan ke Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri (Pasal 30). Artinya, kinerja energi gedung ikut terlihat dalam penilaian instansi.

Standar IKE: Gedung Anda Efisien atau Boros?

Kinerja dinilai memakai Intensitas Konsumsi Energi (IKE), yaitu pemakaian listrik setahun dibagi luas lantai, dalam kWh/m²/tahun (Pasal 29, Lampiran II):

Kategori Gedung ≤ 5.000 m² Gedung > 5.000 m²
Sangat efisien < 70 < 99
Efisien 70–99 99–135
Cukup efisien 99–135 135–173
Boros > 135 > 173

Contoh: kantor dinas seluas 10.000 m² yang memakai 1.600 MWh listrik setahun punya IKE 160 kWh/m²/tahun, masuk kategori cukup efisien. Turun ke kategori efisien berarti memangkas pemakaian sekitar 250 MWh per tahun.

Dari Mana Anggarannya?

Anggaran konservasi energi bersumber dari APBN/APBD atau sumber lain yang sah, termasuk dari penyedia jasa energi atau pinjaman daerah (Pasal 25). Pemerintah provinsi bisa menganggarkannya lewat kegiatan konservasi energi atau lewat pengelolaan gedung, kendaraan dinas, dan penerangan jalan. Kabupaten/kota menganggarkannya lewat pengelolaan fasilitas tersebut (Pasal 26).

Opsi penyedia jasa energi berarti penghematan bisa dibiayai pihak ketiga dan dibayar dari hasil hematnya. Skema usaha jasa ini diatur lebih rinci di Permen ESDM 1/2026.

Apresiasi bagi yang Berhasil

Menteri ESDM dapat memberi apresiasi berupa pelatihan dan fasilitasi sertifikasi, fasilitasi audit energi, atau pendampingan sistem manajemen energi (Pasal 32). Konservasi energi juga diakui sebagai aksi mitigasi perubahan iklim, sehingga berpeluang mendapat manfaat dari mekanisme nilai ekonomi karbon (Pasal 33).

Temuan di Lapangan: Rumah Sakit yang Terlihat Hemat

Standar IKE di atas berlaku untuk gedung pemerintah, tapi bisa juga jadi cermin untuk gedung swasta. Contohnya data sebuah rumah sakit swasta yang diaudit Enerco pada 2023. Kami ubah IKE bulanannya ke angka tahunan agar bisa dibandingkan dengan tabel di atas:

Tahun kWh/tahun IKE* Kategori
2016 166.080 ±160 Boros
2019 189.471 ±183 Boros
2021 120.517 ±116 Cukup efisien
2022 152.183 ±147 Boros

*IKE dalam kWh/m²/tahun.

Sekilas 2021 terlihat seperti keberhasilan hemat energi. Tapi penurunan 2020–2021 kemungkinan besar karena pandemi, saat layanan rumah sakit berkurang. Begitu layanan normal di 2022, gedung kembali ke kategori boros.

Rekomendasi utama dari audit 2023 justru yang paling sederhana: perawatan dan pembersihan AC secara rutin. Rekomendasi seperti ini masuk kelompok tanpa biaya atau biaya rendah, jadi bisa langsung dijalankan tanpa menunggu anggaran besar.

Pelajarannya: membandingkan kWh dari tahun ke tahun tanpa baseline yang memperhitungkan tingkat layanan bisa menyesatkan. Karena itu audit energi Enerco selalu menyusun baseline energi lebih dulu.

Mulai dari Mana: 4 Langkah

  1. Daftar semua gedung dan fasilitas yang dikelola instansi Anda.
  2. Hitung IKE tiap gedung dari tagihan listrik 12 bulan dan luas lantai.
  3. Tunjuk tim manajemen energi; pastikan ketua dan wakilnya bersertifikat.
  4. Jadwalkan audit energi untuk gedung dengan IKE tertinggi, lalu masukkan rekomendasinya ke rencana anggaran.

FAQ Audit Energi Gedung Pemerintah

Apakah gedung pemerintah kecil juga wajib?

Ya. Untuk pemerintah dan pemda, kewajiban ditentukan oleh status gedung, bukan ambang 500 TOE seperti gedung swasta.

Bolehkah audit dilakukan pegawai sendiri?

Boleh, dan auditor internal diutamakan, asalkan bersertifikat kompetensi. Kalau belum ada, instansi bisa memakai auditor eksternal.

Apa sanksinya kalau tidak dilaksanakan?

Permen ESDM 3/2025 tidak mengatur sanksi khusus. Namun hasil evaluasinya dikirim ke Menteri PANRB dan Mendagri, sehingga ikut memengaruhi penilaian kinerja instansi.

Baca juga: Peraturan Audit Energi & Manajemen Energi 2026 · Training & Sertifikasi BNSP Auditor dan Manajer Energi

Mengelola gedung pemerintah yang wajib audit energi?

Enerco melakukan audit energi bangunan gedung, menghitung IKE, dan menyiapkan rekomendasi yang dikelompokkan sesuai anggaran. Tim manajemen energi bisa disertifikasi lewat Enerco Training Center.

Lihat Layanan Audit Energi Bangunan Gedung →

more insights

ENERGY AUDIT ON ORGANIZATION

ENERGY AUDIT ON UTILITY

ENERGY PERFORMANCE APP

STAY CONNECTED

PT ENERCO NUSANTARA ENGINEERING

HEAD OFFICE
Surya Breeze N.21 Karangbong, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur 61254

Mobile-1 : +62 818-0326-1451
Mobile-2 : +62 821-4284-4108
Mobile-3 : +62 821-5130-6990

Email-1 : admin@enerco.id
Email-2 : training@enerco.id
—

JAKARTA OFFICE
Pulogadung Trade Center Blok H8 No 12 Kawasan Industri Pulogadung Jl. Raya Bekasi Km. 21, Jakarta 13920

Mobile : +62 812-1155-222
Email : gatot@gamatri.com

Audit Energi Gedung Pemerintah: Kewajiban Permen ESDM 3/2025, Standar IKE & Anggarannya

Audit Energi Gedung Pemerintah: Kewajiban Permen ESDM 3/2025, Standar IKE & Anggarannya

… Continue reading
Copyright © 2026 Enerco Nusantara Engineering
Konsultasi via WhatsApp